Masih segar dalam ingatan kita bagaimana penyadapan intelijen Australia kepada Indonesia mendapat protes keras dari semua elemen masyarakat Indonesia. Di dunia maya, sejumlah hacker atau peretas Indonesia meretas laman milik polisi dan dunia bisnis. Akibat tindakan ini, Polri pun kini mencari para peretas tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, untuk melacak pelaku peretas tidaklah mudah. Setidaknya ada hal penting yang perlu dilakukan sebelum menyimpulkan pelakunya, yakni memastikan kalau peretas laman Kepolisian Australia (AFP) merupakan warga Indonesia.
"Peretasan satu sistem IT itu harus dilihat, pertama dari data centernya ada di mana. Karena ini berkaitan dengan yuridiksi (wilayah berlakunya undang-undang) penegak hukum sebelum melakukan penyidikan," kata Arief di Bareskrim Mabes Polri.
Hal penting lainnya, lanjut Arief, jika yuridiksinya di luar negeri atau data centernya di luar negeri, maka yuridiksi penegak hukum daerah setempat yang harus menyelidiki. "Kedua, instansi terkait yang diretas perlu melacak pelaku pembobol website, apakah menggunakan metode software DOS, DDOS, atau sebuah device," beber dia.
Maka itu, Arief menyimpulkan, belum dapat dilakukan penyelidikan pihak Polri jika peretas tersebut betul-betul belum jelas berasal dari Indonesia.
"Kalau IP address Indonesia belum tentu orang Indonesia, bisa jadi ada banyak software untuk menyamarkan yang namanya proxy dan lain-lain. Seolah-olah di Singapura, padahal itu orang Indonesia, dan padahal di Indonesia," ujar dia.
Karena itu, kata Arief, perlu diteliti terlebih dulu mulai dari data center-nya, cara meretas, kemudian ditelusuri lagi. Sehingga polisi belum bisa memastikan apakah itu orang Indonesia. "Karena hacker itu orang yang sudah menguasai betul masalah IT," pungkas dia.
Laman Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Bank Sentral Australia menjadi korban serangan dunia siber. Mereka menuding pelakunya adalah peretas Indonesia dan menyebut jika serangan itu sebagai tindakan tak bertanggung jawab. (Rmn/Sss)
Perang cyber masih terus berlanjut. Situs kepolisian Australia atau Australia Federal Police (AFP) diketahui tumbang. Diduga kuat situs tersebut menjadi korban serangan hacker.
"Pihak kepolisian Australia menyikapi ancaman itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan kriminal. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada informasi sensitif di-host di situs mereka." apakah penyadapan tanpa ijin.
Kepolisian Australia mengatakan bahwa Hacker adalah perbuatan kriminal, setelah situs institusinya dibobol dan dirusak hacker. Lantas perbuatan menyadap HP, atau perbuatan mengintip tetangga yg lagi bersebadan, itu perbuatan apa ?...itu namanya perbuatan
"Pihak kepolisian Australia menyikapi ancaman itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan kriminal." Emang penyadapan bukan kriminal?
Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa hari terakhir bukan saja terjadi di dunia nyata, namun juga merambat ke dunia maya.
Pakar cybercrime yang tergabung dalam Forum Akademisi Informasi Teknologi (FAIT) M Syaukani menilai hacker Indonesia jumlahnya relatif banyak dengan kemampuan di atas rata-rata. Jadi apabila terjadi perang cyber seperti yang didengungkan hacker Australia, jumlah kekuatan Indonesia jauh lebih besar daripada Australia.
"Jumlah kekuatan hacker Indonesia–Australia akan berbanding 5:1. Berdasarkan pengamatan FAIT, komunitas hacker Indonesia bertumbuh bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi hingga ke kota-kota kecil. Mereka juga piawai menggunakan teknik-teknik tinggi untuk meretas website,"Jadi, jika perang cyber terjadi, nasionalisme semua hacker Indonesia akan terusik dan bakal semakin bersemangat untuk menyerang Australia. "Jumlah yang besar akan menguntungkan hacker Indonesia," jelas Syaukani yang juga Ketua DPW FAIT Kalimantan Selatan.
Pakar cyber lainnya, Edy Winarno mengatakan, peretasan yang dilakukan oleh hacker Indonesia masih sebatas wajar karena tidak mengganggu dan tidak merusak data yang terdapat di server.
"Mereka hanya ingin menyampaikan pesan kepada pihak Australia bahwa harga diri Bangsa dan Negara Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, para hacker Indonesia ingin menunjukkan kepada Australia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan mampu mandiri tanpa Australia," kata Edy.
Namun Sekjen FAIT Janner Simarmata mengimbau agar para hacker Indonesia tetap memegang hacking ethics atau etika peretasan. Sehingga situs-situs sosial seperti rumah sakit, pendidikan, dan lembaga sosial tidak ikut diserang.
"FAIT menyampaikan pesan kepada hacker Indonesia, agar selalu menjaga etika dan jangan menyerang situs-situs sosial. Sekalipun kepala panas, tetapi kedepankan hati nurani," imbau Janner.
Hubungan Australia dengan Indonesia memang tengah panas. Pemicunya adalah terbongkarnya penyadapan intelijen Australia terhadap SBY dan lingkaran dalamnya selama 15 hari dalam periode Agustus 2009. SBY menyatakan kecewa dengan penyadapan tersebut.
Sebagai protes, Indonesia telah memanggil pulang Dubes RI Nadjib Riphat Kesoema dari Australia. Indonesia juga memutus sejumlah kesepakatan kerja sama. Tak hanya itu, Indonesia menuntut Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf. Namun tetap saja Abbott tak kunjung meminta maaf.
SBY juga secara resmi berkirim surat kepada Abbot. SBY ingin mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Australia soal penyadapan tersebut. Australia telah mengeluarkan travel warning ke Indonesia. (Riz/Sss)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat standarisasi ulang terhadap sistem komunikasi yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyusul penyadapan badan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat RI lainnya
"Nanti akan dibuat standarisasi ulang dari sistem komunikasi ini. Juga kita akan mengevaluasi di sisi operatornya seperti apa," ujar Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Gedung Kemenkominfo.
Menurut menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal itu untuk mencegah terjadinya penyadapan lagi seperti yang dilakukan Negeri Kanguru. Sebab, penyadapan lumrah dilakukan oleh negara mana pun.
Tapi Tifatul membantah, sistem komunikasi dan informatika Indonesia mudah dibobol oleh para penyadap. "Jerman tidak lemah, tapi masih bisa disadap," ujar dia.
Standarisasi ulang sistem komunikasi hanya dilakukan untuk RI 1 dan RI 2. Para menteri dan
pejabat setingkat menteri tidak dilakukan seketat Presiden dan Wakil Presiden.
"Dalam hal ini tidak ada hal yang khusus, tapi untuk RI 1 dan RI 2 memang itu SOP-nya. Begitu juga untuk pihak intelijen kalau menurut saya. Karena ini sangat berbahaya kalau informasi yang disadap BIN jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Tifatul.
"Karena BIN itu mengumpulkan informasi bukan untuk dibawa ke pengadilan. Dia melaporkan langsung ke Presiden untuk keamanan negara. Beda KPK, kepolisian, atau kejaksaan, itu untuk di pengadilan," kata dia.
Australia menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara RI. Khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan itu didasarkan laporan bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden, bahwa dalam United State National Security Agency tercatat intelijen Australia menyadap telepon SBY. (Mvi)
Mabes Polri berencana mengevaluasi semua peralatan dan persenjataan yang berasal dari hibah maupun beli di Australia, khususnya peralatan yang ada di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan cyber crime Bareskrim. Karena, patut diduga data itu bisa saja tersadap, atau terekam Pemerintah Australia.
"Kami akan mengevaluasi semua peralatan. Saya kira Kepala Densus 88 dibawah Komando Kabareskrim ketika membeli atau menerima hibah alat itu sudah mengetahui kemungkinan ada penyadapan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie Mabes Polri.
Namun untuk memastikan itu, Ronny akan mencari informasi kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri apakah ada kemungkinan ada data-data tersadap, terekam sehingga disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk Australia.
"Tentunya perlu kita antisipasi," singkat mantan Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur itu.
Diakui Ronny, ada sebagian peralatan diberikan secara hibah dari Pemerintah Australia berkaitan dengan cyber crime di Bareskrim. Kendati demikian, penggunaan peralatan yang diberikan dari Australia tetap akan digunakan.
"Tetapi kerja sama AFP, (Australia Federal Police) dan Polri yang sementara ini ditunda," ucap Ronny. (Mvi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar