Masih segar
dalam ingatan kita bagaimana penyadapan intelijen Australia kepada Indonesia mendapat
protes keras dari semua elemen masyarakat Indonesia. Di dunia maya, sejumlah
hacker atau peretas Indonesia meretas laman milik polisi dan dunia bisnis.
Akibat tindakan ini, Polri pun kini mencari para peretas tersebut.
Direktur Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief
Sulistyanto mengatakan, untuk melacak pelaku peretas tidaklah mudah. Setidaknya
ada hal penting yang perlu dilakukan sebelum menyimpulkan pelakunya, yakni
memastikan kalau peretas laman Kepolisian Australia (AFP) merupakan warga
Indonesia.
"Peretasan
satu sistem IT itu harus dilihat, pertama dari data centernya ada di mana.
Karena ini berkaitan dengan yuridiksi (wilayah berlakunya undang-undang) penegak
hukum sebelum melakukan penyidikan," kata Arief di Bareskrim Mabes Polri.
Hal penting
lainnya, lanjut Arief, jika yuridiksinya di luar negeri atau data centernya di
luar negeri, maka yuridiksi penegak hukum daerah setempat yang harus
menyelidiki. "Kedua, instansi terkait yang diretas perlu melacak pelaku
pembobol website, apakah menggunakan metode software DOS, DDOS,
atau sebuah device," beber dia.
Maka itu, Arief
menyimpulkan, belum dapat dilakukan penyelidikan pihak Polri jika peretas
tersebut betul-betul belum jelas berasal dari Indonesia.
"Kalau IP
address Indonesia belum tentu orang Indonesia, bisa jadi ada banyak software
untuk menyamarkan yang namanya proxy dan lain-lain. Seolah-olah di
Singapura, padahal itu orang Indonesia, dan padahal di Indonesia," ujar
dia.
Karena itu,
kata Arief, perlu diteliti terlebih dulu mulai dari data center-nya, cara
meretas, kemudian ditelusuri lagi. Sehingga polisi belum bisa memastikan apakah
itu orang Indonesia. "Karena hacker itu orang yang sudah menguasai
betul masalah IT," pungkas dia.
Laman
Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Bank Sentral Australia menjadi korban
serangan dunia siber. Mereka menuding pelakunya adalah peretas Indonesia dan
menyebut jika serangan itu sebagai tindakan tak bertanggung jawab. (Rmn/Sss)
Perang cyber
masih terus berlanjut. Situs kepolisian Australia atau Australia Federal Police
(AFP) diketahui tumbang. Diduga kuat situs tersebut menjadi korban serangan
hacker.
"Pihak kepolisian Australia
menyikapi ancaman itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah
kegiatan kriminal. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada informasi sensitif
di-host di situs mereka." apakah penyadapan tanpa ijin.
Kepolisian Australia mengatakan bahwa
Hacker adalah perbuatan kriminal, setelah situs institusinya dibobol dan
dirusak hacker. Lantas perbuatan menyadap HP, atau perbuatan mengintip tetangga
yg lagi bersebadan, itu perbuatan apa ?...itu namanya perbuatan
"Pihak kepolisian Australia menyikapi ancaman itu
sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan
kriminal." Emang penyadapan bukan kriminal?
Ketegangan
hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa hari terakhir bukan saja
terjadi di dunia nyata, namun juga merambat ke dunia maya.
Pakar
cybercrime yang tergabung dalam Forum Akademisi Informasi Teknologi (FAIT) M
Syaukani menilai hacker Indonesia jumlahnya relatif banyak dengan kemampuan di
atas rata-rata. Jadi apabila terjadi perang cyber seperti yang didengungkan
hacker Australia, jumlah kekuatan Indonesia jauh lebih besar daripada
Australia.
"Jumlah
kekuatan hacker Indonesia–Australia akan berbanding 5:1. Berdasarkan pengamatan
FAIT, komunitas hacker Indonesia bertumbuh bukan hanya di kota-kota besar saja,
tetapi hingga ke kota-kota kecil. Mereka juga piawai menggunakan teknik-teknik
tinggi untuk meretas website,"Jadi, jika perang cyber terjadi,
nasionalisme semua hacker Indonesia akan terusik dan bakal semakin bersemangat
untuk menyerang Australia. "Jumlah yang besar akan menguntungkan hacker
Indonesia," jelas Syaukani yang juga Ketua DPW FAIT Kalimantan Selatan.
Pakar cyber
lainnya, Edy Winarno mengatakan, peretasan yang dilakukan oleh hacker Indonesia
masih sebatas wajar karena tidak mengganggu dan tidak merusak data yang
terdapat di server.
"Mereka
hanya ingin menyampaikan pesan kepada pihak Australia bahwa harga diri Bangsa
dan Negara Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, para hacker
Indonesia ingin menunjukkan kepada Australia bahwa Indonesia adalah bangsa yang
berdaulat dan mampu mandiri tanpa Australia," kata Edy.
Namun Sekjen
FAIT Janner Simarmata mengimbau agar para hacker Indonesia tetap memegang
hacking ethics atau etika peretasan. Sehingga situs-situs sosial seperti rumah
sakit, pendidikan, dan lembaga sosial tidak ikut diserang.
"FAIT
menyampaikan pesan kepada hacker Indonesia, agar selalu menjaga etika dan
jangan menyerang situs-situs sosial. Sekalipun kepala panas, tetapi kedepankan
hati nurani," imbau Janner.
Hubungan
Australia dengan Indonesia memang tengah panas. Pemicunya adalah terbongkarnya
penyadapan intelijen Australia terhadap SBY dan lingkaran dalamnya selama 15
hari dalam periode Agustus 2009. SBY menyatakan kecewa dengan penyadapan
tersebut.
Sebagai protes,
Indonesia telah memanggil pulang Dubes RI Nadjib Riphat Kesoema dari Australia.
Indonesia juga memutus sejumlah kesepakatan kerja sama. Tak hanya itu,
Indonesia menuntut Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf. Namun
tetap saja Abbott tak kunjung meminta maaf.
SBY juga secara
resmi berkirim surat kepada Abbot. SBY ingin mendapat tanggapan resmi dari
pemerintah Australia soal penyadapan tersebut. Australia telah mengeluarkan travel warning ke Indonesia.
(Riz/Sss)
Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat standarisasi ulang terhadap
sistem komunikasi yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyusul
penyadapan badan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan pejabat RI lainnya
"Nanti
akan dibuat standarisasi ulang dari sistem komunikasi ini. Juga kita akan
mengevaluasi di sisi operatornya seperti apa," ujar Menteri Kominfo
Tifatul Sembiring di Gedung Kemenkominfo.
Menurut menteri
asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal itu untuk mencegah terjadinya
penyadapan lagi seperti yang dilakukan Negeri Kanguru. Sebab, penyadapan lumrah
dilakukan oleh negara mana pun.
Tapi Tifatul
membantah, sistem komunikasi dan informatika Indonesia mudah dibobol oleh para
penyadap. "Jerman tidak lemah, tapi masih bisa disadap," ujar dia.
Standarisasi
ulang sistem komunikasi hanya dilakukan untuk RI 1 dan RI 2. Para menteri dan
pejabat
setingkat menteri tidak dilakukan seketat Presiden dan Wakil Presiden.
"Dalam hal
ini tidak ada hal yang khusus, tapi untuk RI 1 dan RI 2 memang itu SOP-nya.
Begitu juga untuk pihak intelijen kalau menurut saya. Karena ini sangat
berbahaya kalau informasi yang disadap BIN jatuh kepada pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab," ujar Tifatul.
"Karena
BIN itu mengumpulkan informasi bukan untuk dibawa ke pengadilan. Dia melaporkan
langsung ke Presiden untuk keamanan negara. Beda KPK, kepolisian, atau
kejaksaan, itu untuk di pengadilan," kata dia.
Australia
menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara RI. Khususnya Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan
itu didasarkan laporan bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden, bahwa dalam
United State National Security Agency tercatat intelijen Australia menyadap
telepon SBY. (Mvi)
Mabes Polri
berencana mengevaluasi semua peralatan dan persenjataan yang berasal dari hibah
maupun beli di Australia, khususnya peralatan yang ada di Detasemen Khusus
(Densus) 88 Antiteror dan cyber crime Bareskrim. Karena, patut diduga
data itu bisa saja tersadap, atau terekam Pemerintah Australia.
"Kami akan
mengevaluasi semua peralatan. Saya kira Kepala Densus 88 dibawah Komando
Kabareskrim ketika membeli atau menerima hibah alat itu sudah mengetahui
kemungkinan ada penyadapan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol
Ronny Franky Sompie Mabes Polri.
Namun untuk
memastikan itu, Ronny akan mencari informasi kepada Densus 88 dan Bareskrim
Polri apakah ada kemungkinan ada data-data tersadap, terekam sehingga
disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk Australia.
"Tentunya
perlu kita antisipasi," singkat mantan Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur itu.
Diakui Ronny,
ada sebagian peralatan diberikan secara hibah dari Pemerintah Australia
berkaitan dengan cyber crime di Bareskrim. Kendati demikian, penggunaan
peralatan yang diberikan dari Australia tetap akan digunakan.
"Tetapi
kerja sama AFP, (Australia Federal Police) dan Polri yang sementara ini
ditunda," ucap Ronny. (Mvi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar